Pengadilan Hong Kong mendakwa Ryan Law, pemimpin redaksi media pro-demokrasi, Apple Daily, dengan tuduhan mengancam keamanan nasional, dalam sidang perdana pada Sabtu (19/6).
Sebagaimana dilansir AFP, Law dan CEO Next Digital, Cheung Kim-hung, didakwa berkolusi dengan negara asing sehingga mengancam keamanan nasional.
Mereka didakwa dengan Undang-Undang Keamanan Negara, yang disebut-sebut mengancam kebebasan pers di Hong Kong.
Sidang ini merupakan tindak lanjut dari penahanan keduanya oleh Kepolisian Hong Kong pada Kamis (17/6) lalu.
Selain Law dan Kim-hung, tiga pimpinan perusahaan yang menaungi Apple Daily juga ditahan pada penggerebekan Kamis lalu.
Namun, mereka belum didakwa. Mereka justru dibebaskan dengan jaminan sembari menunggu kelanjutan penyelidikan pada Jumat (18/6).
Mereka adalah COO Chow Tat-kuen, Wakil Pemimpin Redaksi Chan Puiman, dan Kepala Eksekutif Direktur Cheung Chi-wai.
Sementara itu, pendiri Apple Daily, Jimmy Lai, telah dijatuhi hukuman penjara selama 20 bulan setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan yang sama.
Masyarakat Hong Kong menganggap tindakan kepolisian terhadap Apple Daily ini sebagai bentuk pelanggaran kebebasan pers.
Selama ini, Apple Daily dianggap sebagai media yang vokal menentang Undang-Undang Keamanan Nasional yang digulirkan pada tahun lalu.
Kepolisian menyatakan bahwa penggerebekan dan penangkapan itu didasari pada temuan lebih dari 30 artikel yang muncul di Apple Daily sejak UU Keamanan Nasional berlaku.
Artikel-artikel itu menyerukan sanksi internasional bagi China dan Hong Kong akibat implementasi UU. Sikap Apple Daily ini sempat mendapat dukungan dari Amerika Serikat yang kemudian menjatuhkan sanksi kepada pejabat China dan Hong Kong.
Kini, AS juga menyerukan pembebasan terhadap para pemimpin redaksi Apple Daily. Kendati begitu, Menteri Keamanan Hong Kong, John Lee, enggan berkomentar banyak mengenai aksi penahanan para pemimpin redaksi Apple Daily ini.
"Lakukan pekerjaan jurnalistik Anda sebebas yang Anda suka sesuai dengan hukum, asalkan Anda tidak berkonspirasi atau memiliki niat untuk melanggar hukum Hong Kong dan tentu saja bukan Hukum Keamanan Nasional Hong Kong," katanya.*CNN